Menanam Pohon di Tengah Krisis Lingkungan: Sinyal Darurat dari Bantargebang

Bekasi, bintang-save.com- Di kaki gunung sampah Bantargebang, puluhan warga dan aktivis lingkungan mengajak DPRD Kota Bekasi turun langsung melihat kondisi yang selama ini hanya terdengar lewat laporan. Pada Rabu (19/11/2024) pagi, Aliansi Masyarakat Penggiat Lingkungan (AMPL) menggelar aksi penanaman pohon di sekitar TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu—dua titik pengelolaan sampah yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan.

Sebanyak 12 anggota DPRD Kota Bekasi hadir, termasuk Ketua DPRD Sardi Efendi dan Ketua Komisi II Latu Har Hary. Kedatangan mereka menjadi kesempatan bagi AMPL untuk menunjukkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Ketua AMPL, Agus Hadi Prasetyo, menjelaskan bahwa aksi ini bukan kegiatan seremonial. Ini kelanjutan dari rangkaian upaya sebelumnya: simposium sampah, rapor merah pengelolaan Bantargebang, hingga laporan ke Komnas HAM. “Kami ingin pemerintah berhenti beretorika. Masalah sampah sudah terlalu lama dibiarkan. Rapor merah itu bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa kondisinya sudah darurat,” tegas Agus.

Ia mengatakan, pengelolaan di TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu masih memakai pola open dumping, yaitu pembuangan sampah terbuka yang berpotensi merusak lingkungan. “Kami minta ada investigasi. Ini sudah bertahun-tahun dan tidak ada pembenahan besar,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menegaskan bahwa kehadiran mereka bersifat lintas fraksi. Ia memastikan bahwa DPRD ingin melihat langsung kondisi yang dikeluhkan warga. “Kami ingin kebijakan Pemkot Bekasi ke depan benar-benar menyentuh masalah inti, bukan hanya di atas kertas,” ujarnya.

Latu juga menyebut bahwa pihaknya sudah memanggil Dinas Lingkungan Hidup untuk mempercepat realisasi proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Namun ia mengingatkan, penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya memindahkan sampah ke mesin pembakar. “Ada dampak ekologi yang sudah parah dan harus dipulihkan. Kita tidak bisa hanya mengejar PLTSa tanpa memikirkan pemulihan lingkungannya,” jelasnya.

Ia berharap momentum ini menjadi awal dari perubahan kebijakan pemerintah. “Masyarakat Bantargebang tidak boleh terus menjadi korban. Mereka harus dilindungi, bukan hanya diminta menanggung risiko dari sampah yang dihasilkan kota,” ujar Latu.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Bekasi Sarwin Edi Saputra menyampaikan keprihatinannya. Menurutnya, kondisi TPST Bantargebang dan TPA Sumur Batu sudah melewati batas wajar. “Kita tidak boleh mewariskan masalah ini ke generasi berikutnya. Penanaman pohon hari ini adalah langkah kecil untuk memperbaiki udara,” tutup Sarwin. (Ccp)