Menhan Sjafrie Dukung Gagasan Dedi Mulyadi: Siswa Pelanggar Berat Bisa Dibina di Barak Militer

Jakarta, BintangSave.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan dukungannya terhadap rencana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengusulkan agar siswa dengan pelanggaran berat dibina di lingkungan barak militer sebagai upaya penanaman disiplin dan tanggung jawab.

Menurut Sjafrie, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari proses pembinaan karakter bagi pelajar yang sulit ditangani melalui pendekatan pendidikan konvensional. Ia menilai, lingkungan militer dapat memberikan pengaruh positif dalam membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab pada anak-anak.

"Itu kan kebijakan untuk mendukung ketertiban dan disiplin anak-anak. Kalau mau titip, boleh saja," ujar Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Menhan menegaskan bahwa penitipan siswa ke barak militer hanya diperbolehkan untuk tujuan latihan kedisiplinan, bukan untuk pelatihan militer. Ia menyerahkan koordinasi pelaksanaan program ini kepada Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) di wilayah masing-masing.

"Di tingkat provinsi dengan Pangdam saja. Titip latihan disiplin itu boleh. Tapi bukan latihan militer," tambahnya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi mengusulkan agar siswa yang berulang kali melakukan pelanggaran serius di sekolah diberikan pembinaan khusus melalui pelatihan kedisiplinan di barak militer. Usulan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, ketegasan, dan kedisiplinan sejak dini.

Program ini direncanakan berlangsung selama enam bulan hingga satu tahun, dengan siswa tidak mengikuti sekolah formal selama masa pembinaan. TNI akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menyatakan bahwa Kodam III/Siliwangi siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan program ini. Penentuan siswa yang akan dikirim ke barak didasarkan pada kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, geng motor, dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku.

Meski mendapat dukungan dari Menhan dan TNI AD, program ini juga menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak mengkhawatirkan potensi dampak negatif terhadap psikologis siswa jika tidak dilaksanakan dengan pendekatan yang tepat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa program ini dijalankan dengan mempertimbangkan hak-hak anak dan prinsip non-kekerasan.

Dikutip dari Kompas TV (TS)