Bupati Bekasi Tegaskan Penertiban Bangunan Liar Demi Cegah Banjir dan Optimalkan Fungsi Lahan

Bekasi, BintangSave.com – Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola wilayah melalui penertiban bangunan liar yang dinilai mengganggu fungsi lahan dan memperparah risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Rapat KH. Ma’mun Nawawi, Gedung Bupati Bekasi, Cikarang Pusat, Selasa (22/4).

Dalam arahannya, Bupati Ade Kuswara Kunang menggarisbawahi pentingnya ketegasan dan konsistensi dalam menerapkan peraturan daerah, terutama terkait pemanfaatan ruang. Ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk bersinergi dalam menertibkan bangunan liar dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat.

"Penertiban ini bukan untuk menyulitkan, melainkan untuk memastikan tata ruang kita berfungsi optimal. Masyarakat harus diajak berdialog, diberi pemahaman, agar mereka ikut mendukung program ini sebagai bagian dari upaya mencegah bencana, seperti banjir yang kerap terjadi," ujar Bupati.

Bupati juga menginstruksikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Bekasi untuk memperkuat pengawasan lapangan. Ia menekankan pentingnya laporan kondisi nyata di masing-masing wilayah sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.

"Kita tidak ingin kerja kita hanya bersifat seremonial. Saya minta setiap Camat betul-betul memantau perkembangan di lapangan dan memberikan laporan yang akurat. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang kita ambil efektif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Bekasi juga menyampaikan bahwa penataan ruang yang baik akan menjadi pondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang tertib, aman, dan nyaman untuk semua.

Sebagai bagian dari upaya percepatan, pemerintah daerah juga akan melibatkan berbagai elemen, mulai dari perangkat desa, satuan polisi pamong praja, hingga tokoh masyarakat, agar sosialisasi dan implementasi kebijakan ini berjalan lancar.

Dengan kolaborasi dan kerja nyata dari seluruh pihak, diharapkan program pembangunan Kabupaten Bekasi tidak hanya sekadar rencana, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan positif bagi kesejahteraan masyarakat.

(ADV)